· dalam mendapatkan barang-barang seperti makanan, kebutuhan sehari-hari, obat-obatan,

·        
Latar Belakang

Di
tengah era modern, teknologi baru yang semakin maju muncul untuk semakin
mempermudah manusia dalam beraktivitas. Salah satunya adalah transportasi
berbasis online yang saat ini di Indonesia tengah menjadi tren. Keberadaan
transportasi online ditengarai mampu mempermudah mobilisasi masyarakat dalam
beraktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, transportasi online juga dianggap
mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan kemudahan dalam mendapatkan
barang-barang seperti makanan, kebutuhan sehari-hari, obat-obatan, hiburan, dan
lain-lain. Namun sayangnya, bersamaan dengan tren transportasi online,
permasalahan lain datang dari transportasi konvensional. Banyak penyedia jasa
transportasi konvensional yang merasa tersaingi dan dirugikan dengan keberadaan
transportasi online sehingga menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan
terkait transportasi online. Tetapi, sangat disayangkan terdapat kebijakan pemerintah
di beberapa daerah melarang beroperasinya transportasi online. Hal ini tentu
dinilai merugikan masyarakat yang selama ini merasakan kemudahan dan kenyamanan
menggunakan transportasi online.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·        
Tujuan

Dengan
kelebihan teknologi transportasi online dan banyaknya masyrakat yang bergantung
padanya, diharapkan pemerintah mendukung keberadaannya yang tidak merugikan
masyarakat. Bahkan jika memungkinkan, membuat pelaku transportasi konvensional
beralih ke transportasi online.

·        
Pertanyaan

1.      Bagaimana
perizinan transportasi online yang ditetapkan pemerintah Indonesia?

2.      Apa
saja kelebihan transportasi online dibandingkan dengan transportasi
konvensional?

3.      Apakah
peraturan yang dibuat pemerintah telah mampu menyelesaikan persoalan perizinan
transportasi online?

 Isi

Teknologi
diciptakan bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Sama halnya dengan
teknologi transportasi online yang saat ini mampu menjawab kebutuhan manusia
akan kemudahan dalam mobilisasi. Namun sayangnya, teknologi yang dianggap
memudahkan bagi kebanyakan orang ini menuai penolakan dari masyarakat tertentu,
salah satunya pelaku transportasi konvensional yang merasa tersaingi dan
dirugikan. Akibatnya, banyak terjadi kekisruhan yang terjadi di beberapa daerah
dan membuat pemerintah daerah terpaksa melarang beroperasinya transportasi
online. Seperti yang beberapa waktu lalu sempat heboh di Bandung. “Dinas
Perhubungan Jawa Barat resmi melarang transportasi berbasis aplikasi, baik roda
dua maupun empat. Larangan itu sudah disepakati oleh Dinas Perhubungan Jawa
Barat dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat. Hasil
kesepakatan pada 6 Oktober 2017 ini dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama
terkait Angkutan/ Taksi berbasis Online di Gedung Pakuan Gubernur Jawa Barat,
Kota Bandung.” 1

Setelah
keluarnya larangan ini, masyarakat banyak yang merasa tidak setuju. Sebab, berdasarkan
pengalaman saya pribadi sebagai pengguna transportasi online yang aktif,
transportasi online memiliki banyak kelebihan yang tidak bisa ditawarkan
transportasi konvensional, antara lain;

–         
Dari segi tarif,
transportasi online memiliki tarif yang sudah pasti yang tertera di aplikasi
sesuai argo yang sudah ditentukan perusahaan. Customer akan membayar tarif
sesuai aplikasi. Sedangkan transportasi konvensional, mematok tarif sesukanya
dan terkadang tidak masuk akal.

–         
Dari segi kenyamanan,
transportasi online memiliki driver yang lebih ramah dibanding transportasi
konvensional. Driver transportasi online selalu berbicara sopan kepada
customer, sedangkan driver transportasi konvensional terkesan ‘galak’ dan tidak
sopan.

–         
Dari segi diversifikasi
layanan, transportasi online tidak hanya menawarkan layanan transportasi untuk
orang, namun juga hal lain seperti jasa antar barang, jasa beli dan antar
makanan, jasa bersih-bersih, jasa kecantikan, dan masih banyak lagi.
Layanan-layanan seperti ini dapat menjawab kebutuhan masyrakat namun belum
dapat ditawarkan oleh transportasi konvensional.

Bahkan
berdasarkan survei yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI)
yang melibatkan 4668 responden, “mengenai penilaian pelayanan transportasi online, secara dominan konsumen
menjawab sangat baik (77,7 persen), kemudian cukup 21,8 persen, kurang baik 0,4
persen dan menjawab sangat buruk sebanyak 0,1 persen. Namun, di sisi lain,
ketika ditanyakan apakah konsumen pernah dikecewakan oleh pelayanannya;
sebanyak 41 persen responden mengaku pernah dikecewakan, dan sebaliknya 59
persen responden tidak pernah dikecewakan.” 2

Menanggapi
kisruh yang terjadi di beberapa daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan
Menteri (PM) nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagai pengganti PM nomor 26 tahun
2017 yang mulai berlaku pada 1 November 2017. Peraturan ini berisi 9 poin yang
mengatur berbagi hal, diantaranya ; argometer, tarif, wilayah operasi, kuota,
jumlah kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (TNKB), Sertifikat Registrasi Uji Tipe(SRUT), dan peran
aplikator. Namun, meskipun peraturan ini sedikit membuat pelaku transportasi
konvensional dapat bernapas lega, saya menilai peraturan ini terlalu rumit. Menurut
ketua Asosiasi Driver Online(ADO), Christiansen FW, pihaknya tidak menyetujui
peraturan menggunakan stiker berdiameter 15 cm di kaca depan dan belakang serta
kode khusus pada pelat nomor, sebab menurutnya kendaraannya yang digunakan merupakan
milik pribadi. Artinya, masih terdapat kepentingan pribadi atas kendaraan
tersebut. Ia juga menambahkan, belum terdapat sanksi yang jelas jika pihak
transportasi online tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Pemerintah
memang tidak melarang transportasi online beroperasi. Namun, aturan-aturan yang
rumit tersebut dapat perlahan mematikan transportasi online. Lagipula, jumlah
mitra transportasi online jumlahnya sangat banyak dan semakin bertambah.
Pemerintah tidak mungkin dapat mengawasi ketaatan akan aturan seluruhnya.

Kesimpulan

            Transportasi
online memiliki kelebihan yang dapat memudahkan masyrakat namun menuai
penolakan dari pelaku transportasi konvensional, yang berimplikasi pada
larangan dari pemerintah daerah. Menanggapi fenomena tersebut, Kementrian
Perhubungan mengeluarkan aturan resmi mengenai transportasi online. Sayangnya,
aturan ini cukup rumit untuk dipatuhi pelaku transportasi online. Hal ini dapat
berujung pada mundurnya transportasi online. Sebaiknya, pemerintah tidak mengeluarkan
aturan yang merugikan transportasi online serta masyarakat dan mempertimbangkan
untuk beralih pada transportasi online sepenuhnya.